Organisasi Pergerakan Nasional

Organisasi Pergerakan Nasional – Serikat Islam, Tujuan Dan Tokoh – Dalam hal ini pergerakan nasional adalah sebuah perjuangan yang dilakukan oleh suatu organisasi secara modern ke arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia yang disebabkan oleh adanya rasa ketidakpuasan terhadap keadaan yang terjadi saat itu, dimana Indonesia berada alam penjajahan pemerintah Hindia Belanda, keadaan ini akhirnya melahirkan beberapa organisasi pergerakan nasional Indonesia antara lain:

Organisasi Pergerakan Nasional

Organisasi Budi Utomo (BU)

Pada tahun 1906 Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo, merintis mengadakan kampanye menghimpun dana pelajar (Studie Fund) di kalangan priyayi di Pulau Jawa. Upaya dr. Wahidin ini bertujuan untuk meningkatkan martabat rakyat dan membantu para pelajar yang kekurangan dana. Dari kampanye tersebut akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908 berdiri organisasi Budi Utomo dengan ketuanya Dr. Sutomo.

Organisasi Budi Utomo artinya usaha mulia. Pada mulanya Budi Utomo bukanlah sebuah partai politik. Tujuan utamanya adalah kemajuan bagi Hindia Belanda. Hal ini terlihat dari tujuan yang hendak dicapai yaitu perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah, mendirikan badan wakaf yang mengumpulkan tunjangan untuk kepentingan belanja anak-anak bersekolah, membuka sekolah pertanian, memajukan teknik dan industri, menghidupkan kembali seni dan kebudayaan bumi putera, dan menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dalam rangka mencapai kehidupan rakyat yang layak.

Kongres Budi Utomo yang pertama berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 3 Oktober – 5 Oktober 1908. Kongres ini dihadiri beberapa cabang yaitu Bogor, Bandung, Yogya I, Yogya II, Magelang, Surabaya, dan Batavia. Dalam kongres yang pertama berhasil diputuskan beberapa hal berikut.

Membatasi jangkauan geraknya kepada penduduk Jawa dan Madura.
Tidak melibatkan diri dalam politik.
Bidang kegiatan adalah bidang pendidikan dan budaya.
Menyusun pengurus besar organisasi yang diketuai oleh R.T. Tirtokusumo.
Merumuskan tujuan utama Budi Utomo yaitu kemajuan yang selaras untuk negara dan bangsa.

Terpilihnya R.T. Tirtokusumo yang seorang bupati sebagai ketua rupanya dimaksudkan agar lebih memberikan kekuatan pada Budi Utomo. Kedudukan bupati memberi dampak positif dalam rangka menggalang dana dan keanggotaan dari Budi Utomo. Untuk usaha memantapkan keberadaan Budi Utomo diusahakan untuk segera mendapatkan badan hukum dari pemerintah Belanda. Hal ini terealisasi pada tanggal 28 Desember 1909, anggaran dasar Budi Utomo disahkan. Dalam perkembangannya, di tubuh Budi Utomo muncul dua aliran berikut.

Pihak kanan, berkehendak supaya keanggotaan dibatasi pada golongan terpelajar saja, tidak bergerak dalam lapangan politik dan hanya membatasi pada pelajaran sekolah saja.
Pihak kiri, yang jumlahnya lebih kecil terdiri dari kaum muda berkeinginan ke arah gerakan kebangsaan yang demokratis, lebih memerhatikan nasib rakyat yang menderita.

Adanya dua aliran dalam tubuh Budi Utomo menyebabkan terjadinya perpecahan. Dr. Cipto Mangunkusumo yang mewakili kaum muda keluar dari keanggotaan. Akibatnya gerak Budi Utomo semakin lamban. Berikut ini ada beberapa faktor yang menyebabkan semakin lambannya Budi Utomo.

Budi Utomo cenderung memajukan pendidikan untuk kalangan priyayi daripada penduduk umumnya.
Lebih mementingkan pemerintah kolonial Belanda dari pada kepentingan rakyat Indonesia.
Menonjolnya kaum priyayi yang lebih mengutamakan jabatan menyebabkan kaum terpelajar tersisih.

Ketika meletus Perang Dunia I tahun 1914, Budi Utomo mulai terjun dalam bidang politik. Berikut ini beberapa bentuk peran politik Budi Utomo.

Melancarkan isu pentingnya pertahanan sendiri dari serangan bangsa lain.
Menyokong gagasan wajib militer pribumi.
Mengirimkan komite Indie Weerbaar ke Belanda untuk pertahanan Hindia.
Ikut duduk dalam Volksraad (Dewan Rakyat).
Membentuk Komite Nasional untuk menghadapi pemilihan anggota volksraad.

Budi Utomo mampu menerbitkan majalah bulanan Goeroe Desa yang memiliki kiprah masih terbatas di kalangan penduduk pribumi. Sejalan dengan kemerosotan aktivitas dan dukungan pribumi pada Budi Utomo, maka pada tahun 1935 Budi Utomo mengadakan fusi ke dalam Partai Indonesia Raya (Parindra). Sejak itu BU terus mengalami kemerosotan dan mundur dari arena politik.

Sarekat Islam (SI)

Pada mulanya Sarekat Islam adalah sebuah perkumpulan para pedagang yang bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Pada tahun 1911, SDI didirikan di kota Solo oleh H. Samanhudi sebagai suatu koperasi pedagang batik Jawa. Garis yang diambil oleh SDI adalah kooperasi, dengan tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam. Keanggotaan SDI masih terbatas pada ruang lingkup pedagang, maka tidak memiliki anggota yang cukup banyak. Oleh karena itu agar memiliki anggota yang banyak dan luas ruang lingkupnya, maka pada tanggal 18 September 1912, SDI diubah menjadi SI (Sarekat Islam).

Organisasi Sarekat Islam (SI) didirikan oleh beberapa tokoh SDI seperti H.O.S Cokroaminoto, Abdul Muis, dan H. Agus Salim. Sarekat Islam berkembang pesat karena bermotivasi agama Islam. Latar belakang ekonomi berdirinya Sarekat Islam adalah:

perlawanan terhadap para pedagang perantara (penyalur) oleh orang Cina,
isyarat pada umat Islam bahwa telah tiba waktunya untuk menunjukkan kekuatannya, dan
membuat front melawan semua penghinaan terhadap rakyat bumi putera.

Tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan anggaran dasarnya adalah:

mengembangkan jiwa berdagang,
memberi bantuan kepada anggotanya yang mengalami kesukaran,
memajukan pengajaran dan semua yang mempercepat naiknya derajat bumi putera,
menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang agama Islam,
tidak bergerak dalam bidang politik, dan
menggalang persatuan umat Islam hingga saling tolong menolong.

Kecepatan tumbuhnya SI bagaikan meteor dan meluas secara horizontal. SI merupakan organisasi massa pertama di Indonesia. Antara tahun 1917 sampai dengan 1920 sangat terasa pengaruhnya di dalam politik Indonesia. Untuk menyebarkan propaganda perjuangannya, Sarekat Islam menerbitkan surat kabar yang bernama Utusan Hindia.

Pada tanggal 29 Maret 1913, para pemimpin SI mengadakan pertemuan dengan Gubernur Jenderal Idenburg untuk memperjuangkan SI berbadan hukum. Jawaban dari Idenburg pada tanggal 29 Maret 1913, yaitu SI di bawah pimpinan H.O.S Cokroaminoto tidak diberi badan hukum. Ironisnya yang mendapat pengakuan pemerintah kolonial Belanda (Gubernur Jenderal Idenburg) justru cabang-cabang SI yang ada di daerah.

Ini suatu taktik pemerintah kolonial Belanda dalam memecah belah persatuan SI. Bayangan perpecahan muncul dari pandangan yang berbeda antara H.O.S Cokroaminoto dengan Semaun mengenai kapitalisme. Menurut Semaun yang memiliki pandangan sosialis, bergandeng dengan kapitalis adalah haram. Dalam kongres SI yang dilaksanakan tahun 1921, ditetapkan adanya disiplin partai rangkap anggota. Setiap anggota SI tidak boleh merangkap sebagai anggota organisasi lain terutama yang beraliran komunis. Akhirnya SI pecah menjadi dua yaitu SI Putih dan SI Merah.

SI Putih, yang tetap berlandaskan nasionalisme dan Islam. Dipimpin oleh H.O.S. Cokroaminoto, H. Agus Salim, dan Suryopranoto yang berpusat di Yogyakarta.
SI Merah, yang berhaluan sosialisme kiri (komunis). Dipimpin oleh Semaun, yang berpusat di Semarang.

Dalam kongresnya di Madiun, SI Putih berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). Kemudian pada tahun 1927 berubah lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Sementara itu, SI Sosialis/Komunis berganti nama menjadi Sarekat Rakyat (SR) yang merupakan pendukung kuat Partai Komunis Indonesia (PKI).

Indische Partij (IP)

IP didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh tokoh Tiga Serangkai, yaitu E.F.E Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Pendirian IP ini dimaksudkan untuk mengganti Indische Bond yang merupakan organisasi orang-orang Indo dan Eropa di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keganjilan-keganjilan yang terjadi (diskriminasi) khususnya antara keturunan Belanda totok dengan orang Belanda campuran (Indo). IP sebagai organisasi campuran menginginkan adanya kerja sama orang Indo dan bumi putera. Hal ini disadari benar karena jumlah orang Indo sangat sedikit, maka diperlukan kerja sama dengan orang bumi putera agar kedudukan organisasinya makin bertambah kuat.

Di samping itu juga disadari betapa pun baiknya usaha yang dibangun oleh orang Indo, tidak akan mendapat tanggapan rakyat tanpa adanya bantuan orang-orang bumi putera. Perlu diketahui bahwa E.F.E Douwes Dekker dilahirkan dari keturunan campuran, ayah Belanda, ibu seorang Indo. Indische Partij merupakan satu-satunya organisasi pergerakan yang secara terang-terangan bergerak di bidang politik dan ingin mencapai Indonesia merdeka.

Tujuan Indische Partij adalah untuk membangunkan patriotisme semua indiers terhadap tanah air. IP menggunakan media majalah Het Tijdschrifc dan surat kabar ‘De Expres’ pimpinan E.F.E Douwes Dekker sebagai sarana untuk membangkitkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia. Tujuan dari partai ini benar-benar revolusioner karena mau mendobrak kenyataan politik rasial yang dilakukan pemerintah kolonial. Tindakan ini terlihat nyata pada tahun 1913. Saat itu pemerintah Belanda akan mengadakan peringatan 100 tahun bebasnya Belanda dari tangan Napoleon Bonaparte (Prancis). Perayaan ini direncanakan diperingati juga oleh pemerintah Hindia Belanda.

Adalah suatu yang kurang pas di mana suatu negara penjajah melakukan upacara peringatan pembebasan dari penjajah pada suatu bangsa yang dia sebagai penjajahnya. Hal yang ironis ini mendatangkan cemoohan termasuk dari para pemimpin Indische Partij. R.M. Suwardi Suryaningrat menulis artikel bernada sarkastis yang berjudul ‘Als ik een Nederlander was’, Andaikan aku seorang Belanda. Akibat dari tulisan itu R.M. Suwardi Suryaningrat ditangkap.

Menyusul sarkasme dari Dr. Cipto Mangunkusumo yang dimuat dalam De Express tanggal 26 Juli 1913 yang diberi judul Kracht of Vrees?, berisi tentang kekhawatiran, kekuatan, dan ketakutan. Dr. Tjipto pun ditangkap, yang membuat rekan dalam Tiga Serangkai, E.F.E. Douwes Dekker turut mengkritik dalam tulisannya di De Express tanggal 5 Agustus 1913 yang berjudul Onze Helden: Tjipto Mangoenkoesoemo en Soewardi Soerjaningrat, Pahlawan kita: Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat. Kecaman-kecaman yang menentang pemerintah Belanda menyebabkan ketiga tokoh dari Indische Partij ditangkap. Pada tahun 1913 mereka diasingkan ke Belanda.

Namun pada tahun 1914 Cipto Mangunkusumo dikembalikan ke Indonesia karena sakit. Sedangkan Suwardi Suryaningrat dan E.F.E. Douwes Dekker baru kembali ke Indonesia pada tahun 1919. Suwardi Suryaningrat terjun dalam dunia pendidikan, dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, mendirikan perguruan Taman Siswa. E.F.E Douwes Dekker juga mengabdikan diri dalam dunia pendidikan dan mendirikan yayasan pendidikan Ksatrian Institute di Sukabumi pada tahun 1940. Dalam perkembangannya, E.F.E Douwes Dekker ditangkap lagi dan dibuang ke Suriname, Amerika Latin.

Perhimpunan Indonesia dan Manifesto Politik

Pada tahun 1908 di Belanda berdiri sebuah organisasi yang bernama Indische Vereeniging. Pelopor pembentukan organisasi ini adalah Sutan Kasayangan Soripada dan RM Noto Suroto. Para mahasiswa lain yang terlibat dalam organisasi ini adalah R. Pandji Sosrokartono, Gondowinoto, Notodiningrat, Abdul Rivai, Radjiman Wediodipuro (Wediodiningrat), dan Brentel. Tujuan dibentuknya Indische Vereeniging adalah untuk memajukan kepentingan bersama dari orang-orang yang berasal dari Indonesia.

Kedatangan tokoh-tokoh Indische Partij seperti Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat, sangat mempengaruhi perkembangan Indische Vereeniging. Masuk konsep “Hindia Bebas” dari Belanda, dalam pembentukan negara Hindia yang diperintah oleh rakyatnya sendiri. Perasaan anti-kolonialisme semakin menonjol setelah ada seruan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson tentang kebebasan dalam menentukan nasib sendiri pada negara-negara terjajah (The Right of Self Determination). Dalam upaya berkiprah lebih jauh, organisasi ini memiliki media komunikasi yang berupa majalah Hindia Poetra.

Pada rapat umum bulan Januari 1923, Iwa Kusumasumantri sebagai ketua baru memberi penjelasan bahwa organisasi yang sudah dibenahi ini mempunyai tiga asas pokok yang disebut juga Manifesto Politik, yaitu:

Indonesia ingin menentukan nasib sendiri,
agar dapat menentukan nasib sendiri, bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri, dan
dengan tujuan melawan Belanda bangsa Indonesia harus bersatu.

Kegiatan Indische Vereeniging semakin tegas dan radikal, dan telah berkembang ke arah politik. Sejalan dengan semakin meluasnya pemakaian nama Indonesische, dirasa perlu untuk mengubah nama organisasi menjadi Indonesische Vereeniging pada tahun 1924. Majalah Hindia Poetra pun ikut berubah nama menjadi Indonesia Merdeka. Melalui rapat pada tanggal 3 Februari 1925 akhirnya Indonesische Vereeniging diganti menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Semboyan “Indonesia Merdeka” sudah menjadi slogan meskipun mengatakannya dengan Bahasa Belanda. Melalui media “Indonesia Merdeka” dan kegiatan internasional, dunia internasional mengetahui aktivitas perjuangan para pemuda Indonesia. Berikut ini kegiatan-kegiatan internasional yang diikuti oleh PI.

Baca Juga: Kerajaan Banjar

Mengikuti Kongres ke-6 Liga Demokrasi Internasional untuk Perdamaian di Paris pada tahun 1926. Delegasi Perhimpunan Indonesia dipimpin oleh Mohammad Hatta.
Mengikuti Kongres I Liga Penentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial di Berlin pada tahun 1927, mengirimkan Mohammad Hatta, Nasir Pamuncak, Batot, dan Achmad Subardjo. Dalam perjalanannya Perhimpunan Indonesia mengalami banyak tekanan dari pemerintah Belanda, lebih-lebih setelah terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1926. Pengawasan dilakukan semakin ketat. Meskipun demikian, pada tanggal 25 Desember 1926 Semaun bersama Mohammad Hatta menandatangani suatu kesepakatan yang dikenal dengan Konvensi Hatta-Semaun.
Dalam kesepakatan itu ditekankan pada upaya Perhimpunan Indonesia tetap pada garis perjuangan kebangsaan dan diharapkan PKI dengan ormas-ormasnya tidak menghalang-halangi Perhimpunan Indonesia dalam mewujudkan citacitanya. Cita-cita Perhimpunan Indonesia tertuang dalam 4 pokok ideologi dengan memerhatikan masalah sosial, ekonomi dengan menempatkan kemerdekaan sebagai tujuan politik yang dikembangkan sejak tahun 1925. Keempat pokok ideologi tersebut adalah kesatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi, dan swadaya.

Partai Komunis Indonesia (PKI)

Partai Komunis Indonesia (PKI) secara resmi berdiri pada tanggal 23 Mei 1920. Berdirinya PKI tidak terlepas dari ajaran Marxis yang dibawa oleh Sneevliet. Ia bersama teman-temannya seperti Brandsteder, H.W Dekker, dan P. Bergsma, mendirikan Indische Social Democratische Vereeniging (ISDV) di Semarang pada tanggal 4 Mei 1914. Tokoh-tokoh Indonesia yang bergabung dalam ISDV antara lain Darsono, Semaun, Alimin, dan lain-lain.

PKI terus berupaya mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Salah satu upaya yang ditempuhnya adalah melakukan infiltrasi dalam tubuh Sarekat Islam. Infiltrasi dapat dengan mudah dilakukan karena ada beberapa faktor berikut.

Adanya kemelut dalam tubuh SI, di mana pemerintah Belanda lebih memberi pengakuan kepada cabang Sarekat Islam lokal.
Adanya disiplin partai dalam SI, di mana anggota SI yang merangkap anggota ISDV harus keluar dari SI. Akibatnya SI terpecah menjadi SI Merah dan SI Putih.

Setelah berhasil menyusup dalam tubuh SI, jumlah anggota PKI semakin besar. PKI berkembang pesat. Berikut ini ada beberapa faktor yang menyebabkan PKI berkembang pesat.

Propagandanya yang sangat menarik.
Memiliki pemimpin yang berjiwa kerakyatan.
Pandai merebut massa rakyat yang tergabung dalam partai lain.
Sikapnya yang tegas terhadap pemerintah kolonial dan kapitalis.
Di kalangan rakyat terdapat harapan bahwa PKI bisa menggantikan Ratu Adil.

Organisasi PKI makin kuat ketika pada bulan Februari 1923 Darsono kembali dari Moskow. Ditambah dengan tokoh-tokoh Alimin dan Musso, maka peranan politik PKI semakin luas. Pada tanggal 13 November 1926, Partai Komunis Indonesia mengadakan pemberontakan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pemberontakan ini sangat sia-sia karena massa sama sekali tidak siap di samping organisasinya masih kacau. PKI telah mengorbankan ribuan orang yang termakan hasutan untuk ikut serta dalam pemberontakan. Dampak buruk lainnya yang menimpa para pejuang pergerakan di tanah air adalah berupa pengekangan dan penindasan yang luar biasa dari pemerintah Belanda sehingga sama sekali tidak punya ruang gerak. Walaupun PKI dinyatakan sebagai partai terlarang tetapi secara ilegal mereka masih melakukan kegiatan politiknya. Semaun, Darsono, dan Alimin meneruskan propaganda untuk tetap memperjuangkan aksi revolusioner di Indonesia.

Baca Juga: Peradaban Mesopotamia

Partai Nasional Indonesia (PNI)

Berdirinya partai-partai dalam pergerakan nasional banyak berawal dari studie club. Salah satunya adalah Partai Nasional Indonesia (PNI). Partai Nasional Indonesia (PNI) yang lahir di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 tidak terlepas dari keberadaan Algemeene Studie Club. Lahirnya PNI juga dilatarbelakangi oleh situasi sosio politik yang kompleks. Pemberontakan PKI pada tahun 1926 membangkitkan semangat untuk menyusun kekuatan baru dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Rapat pendirian partai ini dihadiri Ir. Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Soedjadi, Mr. Iskaq Tjokrodisuryo, Mr. Budiarto, dan Mr. Soenarjo. Pada awal berdirinya, PNI berkembang sangat pesat karena didorong oleh faktor-faktor berikut.

Pergerakan yang ada lemah sehingga kurang bisa menggerakkan massa.
PKI sebagai partai massa telah dilarang.
Propagandanya menarik dan mempunyai orator ulung yang bernama Ir. Soekarno (Bung Karno).

Untuk mengobarkan semangat perjuangan nasional, Bung Karno mengeluarkan Trilogi sebagai pegangan perjuangan PNI. Trilogi tersebut mencakup kesadaran nasional, kemauan nasional, dan perbuatan nasional. Tujuan PNI adalah mencapai Indonesia merdeka.

Untuk mencapai tujuan tersebut, PNI menggunakan tiga asas yaitu self help (berjuang dengan usaha sendiri) dan nonmendiancy, sikapnya terhadap pemerintah juga antipati dan nonkooperasi. Dasar perjuangannya adalah marhaenisme. Kongres Partai Nasional Indonesia yang pertama diadakan di Surabaya, tanggal 27 – 30 Mei 1928. Kongres ini menetapkan beberapa hal berikut.

Susunan program yang meliputi:

bidang politik untuk mencapai Indonesia merdeka,
bidang ekonomi dan sosial untuk memajukan pelajaran nasional.

Menetapkan garis perjuangan yang dianut adalah nonkooperasi.
Menetapkan garis politik memperbaiki keadaan politik, ekonomi dan sosial dengan kekuatan sendiri, antara lain dengan mendirikan sekolah-sekolah, poliklinik-poliklinik, bank nasional, perkumpulan koperasi, dan sebagainya.

Peranan PNI dalam pergerakan nasional Indonesia sangat besar. Menyadari perlunya pernyataan segala potensi rakyat, PNI memelopori berdirinya Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). PPPKI diikuti oleh PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia), Budi Utomo, Pasundan, Sumatranen Bond, Kaum Betawi, Indonesische Studi Club, dan Algemeene Studie Club. Berikut ini ada dua jenis tindakan yang dilaksanakan untuk memperkokoh diri dan berpengaruh di masyarakat.

Ke dalam, mengadakan usaha-usaha dari dan untuk lingkungan sendiri seperti mengadakan kursus-kursus, mendirikan sekolah, bank dan sebagainya.
Keluar, dengan memperkuat opini publik terhadap tujuan PNI antara lain melalui rapat-rapat umum dan penerbitan surat kabar Banteng Priangan di Bandung, dan Persatuan Indonesia di Jakarta.

Kegiatan PNI ini cepat menarik massa dan hal ini sangat mencemaskan pemerintah kolonial Belanda. Pengawasan terhadap kegiatan politik dilakukan semakin ketat bahkan dengan tindakantindakan penggeledahan dan penangkapan. Dengan berkembangnya desas desus bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan, maka empat tokoh PNI yaitu Ir. Soekarno, R. Gatot Mangkuprojo, Markun Sumodiredjo, dan Supriadinata ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan Bandung. Dalam proses peradilan itu, Ir. Soekarno dengan kepiawaiannya melakukan pembelaan yang diberi judul “Indonesia Menggugat”. Penangkapan terhadap para tokoh pemimpin PNI merupakan pukulan berat dan menggoyahkan keberlangsungan partai.

Dalam suatu kongres luar biasa yang diadakan di Jakarta pada tanggal 25 April 1931, diambil keputusan untuk membubarkan PNI. Pembubaran ini menimbulkan pro dan kontra. Mr. Sartono kemudian mendirikan Partindo. Mereka yang tidak setuju dengan pembubaran masuk dalam Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru) yang didirikan oleh Drs. Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir. Baik Partindo maupun PNI Baru, masih memakai asas PNI yang lama yaitu self help dan nonkooperasi. Namun di antara keduanya terdapat perbedaan dalam hal strategi perjuangan. PNI Baru lebih mengutaman pendidikan politik dan sosial, sedangkan Partindo mengutamakan aksi massa sebagai senjata yang tepat untuk mencapai kemerdekaan.

Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)

PPPKI dibentuk di Bandung pada tanggal 17 – 18 Desember 1927. Beranggotakan organisasi-organisasi seperti Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Budi Utomo (BU), PNI, Pasundan, Sumatranen Bond, Kaum Betawi, dan Kaum Studi Indonesia. Tujuan dibentuknya PPPKI yaitu:

menghindari segala perselisihan di antara anggota-anggotanya;
menyatukan organisasi, arah, serta cara beraksi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia; dan
mengembangkan persatuan kebangsaan Indonesia.

Pembentukan organisasi PPPKI sebagai ide persatuan sejak awal mengandung benih-benih kelemahan dan keretakan. Berikut ini ada beberapa faktor yang menyebabkan keretakan tersebut.

Masing-masing anggota lebih mementingkan loyalitas pada masing-masing kelompoknya.
Kurangnya kontrol pusat terhadap aktivitas lokal.
Perbedaan gaya perjuangan di antara organisasi-organisasi anggota PPKI tersebut.

Partai Indonesia (Partindo)

Ketika Ir. Soekarno yang menjadi tokoh dalam PNI ditangkap pada tahun 1929, maka PNI pecah menjadi dua yaitu Partindo dan PNI Baru. Partindo didirikan oleh Sartono pada tahun 1929. Sejak awal berdirinya Partindo memiliki banyak anggota dan terjun dalam aksi-aksi politik menuju Indonesia Merdeka. Dasar Partindo sama dengan PNI yaitu nasional. Tujuannya adalah mencapai Indonesia merdeka. Asasnya pun juga sama yaitu self help dan nonkooperasi. Partindo semakin kuat setelah Ir. Soekarno bergabung ke dalamnya pada tahun 1932, setelah dibebaskan dari penjara. Namun, karena kegiatan-kegiatannya yang sangat radikal menyebabkan pemerintah melakukan pengawasan yang cukup ketat. Karena tidak bisa berkembang, maka tahun 1936 Partindo bubar.

Perjuangan Radikal

Perjuangan radikal yang dilakukan oleh PKI, PI, dan PNI mulai berakhir ketika pemerintah kolonial Belanda melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Di samping itu pemerintah kolonial di bawah Gubernur Jenderal de Jonge melakukan pengawasan yang ketat terhadap organisasi-organisasi yang ada pada masa itu. Melihat kondisi tersebut, para tokoh pergerakan mengubah garis perjuangannya.

Dari yang semula radikal dan nonkooperasi menjadi moderat dan kooperasi dengan menempatkan wakilnya dalam volksraad. Salah satu organisasi yang bersifat moderat adalah Partai Indonesia Raya (Parindra). Parindra didirikan di kota Solo oleh dr. Sutomo pada tanggal 26 Desember 1935. Parindra merupakan fusi dan Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Tujuan Parindra adalah mencapai Indonesia Raya.

Asas politik Parindra adalah insidental, artinya tidak berpegang pada asas kooperasi maupun nonkooperasi. Sikapnya terhadap pemerintah tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi, jadi luwes. Tokoh-tokoh Parindra yang terkenal dalam membela kepentingan rakyat di volksraad adalah Moh. Husni Thamrin. Parindra berjuang agar wakil-wakil volksraad semakin bertambah sehingga suara yang berhubungan dengan upaya mencapai Indonesia merdeka semakin diperhatikan oleh pemerintah Belanda. Perjuangan Parindra dalam volksraad cukup berhasil, terbukti pemerintah Belanda mengganti istilah inlandeer menjadi Indonesier.

Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)

Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937 oleh orang-orang bekas Partindo. Tokoh-tokohnya antara lain Sartono, Sanusi Pane, dan Moh. Yamin. Dasar dan tujuannya adalah nasional dan mencapai Indonesia Merdeka. Gerindo juga menganut asas insidental yang sama dengan Parindra.

Gabungan Politik Indonesia (Gapi)

Pada tanggal 15 Juli 1936, partai-partai politik dengan dipelopori oleh Sutardjo Kartohadikusumo mengajukan usul atau petisi, yaitu permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negara Belanda di mana anggotanya mempunyai hak yang sama.

Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintah yang berdiri sendiri. Namun usul tersebut ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda. Adanya kekecewaan terhadap keputusan pemerintah Belanda tersebut, atas prakarsa Moh. Husni Thamrin pada tanggal 21 Mei 1939, dibentuklah Gabungan Politik Indonesia (Gapi). Berikut ini ada beberapa alasan yang mendorong terbentuknya Gapi.

Kegagalan petisi Sutarjo. Petisi ini berisi permohonan agar diadakan musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia diberi pemerintahan yang berdiri sendiri.
Kepentingan internasional akibat timbulnya fasisme.
Sikap pemerintah yang kurang memerhatikan kepentingan bangsa Indonesia.

Tujuan Gapi adalah menuntut pemerintah Belanda agar Indonesia mempunyai parlemen sendiri, sehingga Gapi mempunyai semboyan Indonesia Berparlemen. Tuntutan Indonesia Berparlemen terus diperjuangkan dengan gigih. Akhirnya pemerintah Belanda membentuk komisi yang dikenal dengan nama Komisi Visman karena diketuai oleh Dr. F.H.Visman.

Tugas komisi ini adalah menyelidiki dan mempelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan. Namun, setelah melakukan penelitian, Komisi Visman mengeluarkan kesimpulan yang mengecewakan bangsa Indonesia. Menurut komisi tersebut, sebagian besar rakyat Indonesia berkeinginan hidup dalam ikatan Kerajaan Belanda. Gapi menolak keputusan tersebut, sebab dianggap hanya rekayasa Belanda dan bertentangan dengan keinginan rakyat Indonesia.

Organisasi Keagamaan

Muhammadiyah adalah organisasi Islam modern yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan. Muhammadiyah berarti umat Muhammad atau pengikut Muhammad. Dengan nama ini memiliki harapan dapat mencontoh segala jejak perjuangan dan pengabdian Nabi Muhammad. Tujuan yang ingin dicapai adalah:

memajukan pengajaran berdasarkan agama Islam, dan
memupuk keimanan dan ketaqwaan para anggotanya.

Dalam rangka mencapai tujuan itu, Muhammadiyah melakukan beberapa upaya berikut.

Mendirikan sekolah-sekolah (bukan pondok pesantren) dengan pengajaran agama dan kurikulum yang modern.
Mendirikan rumah sakit dengan nama Pusat Kesengsaraan Umum (PKU).
Mendirikan rumah yatim piatu.
Mendirikan perkumpulan kepanduan Hisbul Wathan.

Dalam perkembangannya, Muhammadiyah menghadapi tantangan dari golongan Islam konservatif. Mereka melihat Muhammadiyah begitu terbuka terhadap kebudayaan Barat sehingga khawatir kemurnian Islam akan dirusakkan. Oleh karena itu para ulama mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Gerakan NU dipelopori oleh K.H. Hasyim Asy’ari. Gerakan Muhammadiyah banyak mendapat simpati termasuk pemerintah kolonial Belanda karena perjuangannya tidak bersifat konfrontatif (menentang). Dalam Kongres Muhammadiyah yang berlangsung dari tanggal 12 – 17 Maret 1925 di Yogyakarta, diperbincangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengajaran Islam, mass media Islam, dan buku-buku tentang Islam yang berbahasa Jawa.

Di samping Muhammadiyah, gerakan keagamaan lain yang memiliki andil bagi kemajuan bangsa antara lain, berikut ini.

Jong Islamienten Bond, berdiri tanggal 1 Januari 1925 di Jakarta.
Nahdlatul Ulama (NU), berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya, Jawa Timur.
Nahdlatul Wathan, berdiri tahun 1932 di Pacor, Lombok Timur.

Organisasi Pemuda dan Wanita

Perkumpulan pemuda yang pertama berdiri adalah Tri Koro Dharmo. Organisasi ini berdiri pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta atas petunjuk Budi Utomo. Diprakarsai oleh dr. Satiman Wirjosandjojo, Kadarman, dan Sunardi. Mereka mufakat untuk mendirikan organisasi kepemudaan yang anggotanya berasal dari siswa sekolah menengah di Jawa dan Madura. Perkumpulan ini diberi nama Tri Koro Dharmo yang berarti tiga tujuan mulia (sakti, budhi, bakti). Dalam perkembangannya, Tri Koro Dharmo membuka cabang di Surabaya. Dalam rangka mengefektifkan perjuangan, diterbitkan sebuah majalah yang juga diberi nama Tri Koro Dharmo. Berikut ini tujuan Tri Koro Dharmo secara nyata dalam anggaran dasarnya.

Ingin menghidupkan persatuan dan kesatuan, di antara pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok.
Kerja sama dengan semua organisasi pemuda guna membentuk ke-Indonesiaan. Keanggotannya terbatas pada para pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali dan Lombok.

Tri Koro Dharmo memiliki asas-asas seperti berikut.

Menimbulkan pertalian antara murid-murid bumi putera pada sekolah dan kursus perguruan kejuruan.
Menambah pengetahuan umum bagi anggota-anggotanya.
Membangkitkan dan mempertajam bahasa dan budaya Indonesia.

Organisasi kepemudaan lainnya yang bersifat kedaerahan banyak bermunculan seperti Pasundan, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Celebes, Timorees Ver Bond, PPPI (Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia), Pemuda Indonesia, Jong Islamienten Bond, kepanduan, dan sebagainya. Di samping gerakan para pemuda, kaum wanita juga tidak mau ketinggalan.

Pergerakan wanita dipelopori oleh R.A.Kartini dari Jepara dengan mendirikan Sekolah Kartini. Perkumpulan wanita yang didirikan sebelum tahun 1920 antara lain Putri Mardika yang didirikan atas bantuan Budi Utomo. Perkumpulan ini bertujuan untuk memajukan pengajaran terhadap anak-anak perempuan dengan cara memberi penerangan dan bantuan dana, mempertinggi sikap yang merdeka, dan melenyapkan tindakan malu-malu yang melampaui batas.

Perkumpulan Kautamaan Istri didirikan pada tahun 1913 di Tasikmalaya, lalu pada tahun 1916 di Sumedang, Cianjur, dan tahun 1917 di Ciamis, menyusul di Cicurug tahun 1918. Tokoh Kautamaan Istri yang terkenal adalah Raden Dewi Sartika, seorang pengajar Kautamaan Istri di tanah Pasundan. Di Yogyakarta pada tahun 1912 didirikan perkumpulan wanita yang benafaskan Islam dengan nama Sopa Tresna, yang kemudian pada tahun 1914 menjadi bagian wanita dari Muhammadiyah dengan nama Aisyah.

Di Yogyakarta selain Aisyah juga ada perkumpulan wanita yang bernama Wanito Utomo, yang mulai memasukkan perempuan ke dalam kegiatan dasar pekerjaan ke arah emansipasi. Di samping R.A.Kartini dan Dewi Sartika, masih terdapat seorang tokoh wanita yaitu Ibu Maria Walanda Maramis dari Minahasa. Beliau mendirikan perkumpulan yang bernama Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya (PIKAT) pada tahun 1917. PIKAT dalam kegiatannya mendirikan Sekolah Kepandaian Putri.

Demikianlah pembahasan mengenai Organisasi Pergerakan Nasional – Serikat Islam, Tujuan Dan Tokoh semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya.