Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar – Latar Belakang, Hasil, Tujuan & Tokoh– DosenPendidikan.Com– Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.

Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi, lewat perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Roem-van Roijen, dan Konferensi Meja Bundar.

Sebelum konferensi ini, berlangsung tiga pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Linggarjati 1947 Renville Perjanjian tahun 1948, dan Roem Royen-1949. Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.
Konferensi Meja Bundar (KMB)

Upaya Belanda yang berniat tidak baik terhadap Indonesia untuk meruntuhkan kemerdekaan Indonesia yang telah diraih dengan susah payahItu berakhir dengan kegagalan, serta mendapat kecaman keras dari dunia internasional. PBB tidak hanya diam atas masalah kedua negara ini. Banyak perundingan yang diadakan untuk mendamaikan hubungan Indonesia dengan Belanda.

Konferensi Meja Bundar atau yang biasa disebut KMB adalah titik terang bagi Indonesia agar mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda, juga menyelesaikan masalah antara Indonesia – Belanda dan Indonesia bisa menjadi negara yang merdeka dari para penjajah. Mungkin jika Konferensi Meja Bundar ini tidak diadakan, Indonesia akan masih ada dalam genggaman para penjajah.

Maka dari itu, kemerdekaan yang sudah kita raih pertahankan selama ini harus tetap kita jaga selalu. Dengan selalu berusaha unruk selalu mengharumkan dan membanggakan Indonesia, perjuangan meraih kemerdekaan dulu akan menjadi semakin berarti.

Latar Belakang Diadakan Konferensi Meja Bundar

Baca Cepat  tampilkan 

Upaya untuk mengekang kemerdekaan Indonesia dengan cara kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda di bawah kritik keras dari masyarakat internasional. Belanda dan Indonesia dan kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini diplomasi. Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi mengutuk serangan militer Belanda melawan tentara Republik Indonesia dan menuntut pemulihan pemerintah Republik. Juga menyerukan kelanjutan perundingan untuk menemukan penyelesaian damai antara kedua belah pihak.

Setelah Roem Royen-pada 6 Juli, yang efektif ditentukan oleh resolusi Dewan Keamanan, Mohammad Roem mengatakan bahwa Republik Indonesia, yang para pemimpinnya masih diasingkan di Pasifik, bersedia untuk berpartisipasi dalam konferensi meja bundar untuk mempercepat transfer kedaulatan. Pemerintah Indonesia, yang telah diasingkan selama enam bulan, kembali ke ibukota sementara di Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949.

Dalam rangka untuk memastikan kesetaraan perundingan posisi antara delegasi Republik dan federal, pada paruh kedua Juli 1949 dan dari 31 Juli – 2 Agustus, Konferensi Inter-Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta antara semua otoritas bagian dari Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Para peserta sepakat pada prinsip-prinsip dan kerangka kerja untuk konstitusi. Setelah diskusi awal yang disponsori oleh Komisi PBB untuk Indonesia di Jakarta, ditetapkan bahwa Konferensi Meja Bundar akan diadakan di Den Haag.

Baca Juga : Perjanjian Linggarjati

Tokoh Konferensi Meja Bundar

Pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949, yang disengelarakan di Den Hag. Yang diwakili oleh Drs Moh. Hatta (sebagai ketua), Mr.Moh Roem, Prof. Dr Soepomo, Dr J Leimena, Mr. Ali Sastroamidjoyo, Ir Juanda, Kolonel TB Simatupang, Mr Suyono Hadinoto, Dr Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringodigdo. Sementara dari BFO (Bijeenkomst Federaal Overleg) ialah sultan Pontianak Hamid Algadri (Halim, dan Yayah, 1986 : 236 ). Deligasi dari Belanda diketuai Mr. van Maarseveen, sedangkan UNCI oleh Chritcjley.

Proses terjadinya Konferensi Meja Bundar

Sesampainya pada deligasi itu ke Belanda, sambutan dari Belanda cukup baik dengan menjukan keramahan dalam melayani para delegasi. Para deligasi di tempatkan di hotel mewah Kurhaus Schevenigen dan mobil – mobil mengkilap yang bika di gunakan sewaktu – waktu di butuhkan. Setiap hari angota deligasi di beri uang saku F1. 25, yang waktu itu sebanding dengan US $10, dan berdaya beli tinggi saat itu.

Delegasi di bagi menjadi beberapa komisi-komisi militer dipimpin oleh  Dr. J. Leimena, dan angotanya Kolonel TB Simatupang (mewakili Angkatan Darat), komandor S. Suryadarma (Angkatan Udara, yang menyusul belakangan), Laksamana Subiyakto (Angkatan Laut) dan Letnan Kolonel Daan Yahya dan letnan Kolonel M.T Haryono. Dari pihak komisi mileter Belanda Moorman (kepala staf Angkatan Laut Nedrland) dan Fokkema Andre.  Masalah yang sulit di pecahkan dalam konferensi itu sebagai berikut :

  1. Uni Indonesia – Belanda. Indonesia menginginkan agar sifatnya hanya kerja sama yang bebas tanpa adanya organisasi permanen, sedangkan Belanda menginginkan kerja sama yang luas dengan organisasi permanen yang luas pula.
  2. Soal hutang. Indonesia hanya mengakui hutang – hutang Hindia Belanda sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang. Sebaliknya, Belanda berpendapat bahwa Indonesia harus mengambil alih semua kekayaan maupun hutang Hindia Belanda saampai saat itu, termasuk biaya perang kolonial terhadap Indonesia.

Akhirnya setelah memalui perundingan yang berlarut – larut pada tanggal 2 November 1949 tercapailah persetujuan KMB.

Baca Juga : Pengertian Dan 10 Fungsi Pendidikan Menurut Para Ahli

Hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB)

  • Serah terima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis.
  • Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan monarch Belanda sebagai kepala negara
  • Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat

Hasil-hasil KMB kemudian diajukan kepada KNIP untuk diratifikasi. Untuk keperluan ini, KNIP menyelenggarakan sidang pada 6-14 desember 1949. Dalam sidang ini diadakan pungutan suara dengan hasil 226 suara menyatakan setuju, 62 tidak setuju, dan 31 abstain.Dengan demikian, KNIP menerima hasil-hasil keputusan KMP.

Sesuai hasil KMB, pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah RIS. Upacara pengakuan kedaulatan dilakukan di dua tempat, yaitu Den Haag dan Yogyakarta secara bersamaan. Dalam acara penandatanganan pengakuan kedaulatan di Den Haag, Ratu Yuliana bertindak sebagai wakil Negeri Belanda Belanda dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil Indonesia. Sedangkan dalam upacara pengakuan kedaulatan yang dilakukan di Yogyakarta, pihak Belanda diwakili oleh Mr. Lovink (wakil tertinggi pemerintah Belanda) dan pihak Indonesia diwakili Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Dengan pengakuan kedaulatan itu berakhirlah kekuasaan Belanda atas Indonesia dan berdirilah Negara Republik Indonesia Serikat. Sehari setelah pengakuan kedaulatan, ibu kota negara pindah dari Yogyakarta ke Jakarta. Kemudian dilangsungkan upacara penurunan bendera Belanda dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera Indonesia.

Dampak yang dirasakan Indonesia setelah Konferensi Meja Bundar diadakan

Konferensi Meja Bundar memberikan dampak yang cukup menggembirakan bagibangsa Indonesia. Karena sebagian besar hasil dari KMB berpihak pada bangsa Indonesia,sehingga dampak positif pun diperoleh Indonesia. Berikut merupakan dampak dari Konferensi Meja Bundar bagi Indonesia:

  • Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia.
  • Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai.
  • Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.
  • Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Setelah itu penyerahan kedaulatan yang dilakukan di negeri Belanda bertempat di ruang takhta Amsterdam, Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan A.M.J.A. Sasseu, dan Drs. Moh. Hatta melakukan penandatanganan akta penyerahan kedaulatan. Pada saat yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda, A.H.S. Lovink dalam suatu upacara di Istana Merdeka menandatangani naskah penyerahan kedaulatan.

Dengan penyerahan kedaulatan itu, secara formal Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui kekuasaan negara Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, kecuali Irian Barat yang akan diserahkan setahun kemudian.

Baca Juga : Kronologis Dan Pengertian Unsur Kimia 

Negosiasi Konferensi Meja Bundar

Pembicaraan menghasilkan sejumlah dokumen, termasuk Piagam Kedaulatan, Unity Statuta, perjanjian dan kesepakatan urusan sosial dan militer terkait ekonomi. Mereka juga menyepakati penarikan pasukan Belanda “dalam waktu sesingkat mungkin”, serta Indonesia Repbulik Serikat menyediakan paling disukai status negara ke Belanda.

Selain itu, tidak akan ada diskriminasi terhadap warga negara dan perusahaan Belanda, dan Republik bersedia untuk mengambil alih perjanjian perdagangan sebelumnya dinegosiasikan oleh Hindia Belanda. Namun, ada perdebatan dalam utang pemerintah kolonial Belanda dan status Papua Barat.

Negosiasi mengenai utang luar negeri pemerintah berlangsung lama kolonial Hindia Belanda, dengan masing-masing pihak menyerahkan perhitungan mereka dan berdebat tentang apakah Indonesia Serikat harus menanggung utang yang dibuat oleh Belanda setelah mereka menyerah kepada Jepang pada tahun 1942.

Delegasi Indonesia adalah terutama merasa marah karena harus membayar biaya yang mereka digunakan oleh Belanda dalam aksi militer terhadap Indonesia. Pada akhirnya, berkat campur tangan anggota AS di Komisi PBB untuk Indonesia, Indonesia menyadari bahwa kesediaan untuk membayar sebagian utang Belanda adalah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kedaulatan.

Pada tanggal 24 Oktober, delegasi Indonesia setuju untuk menanggung sekitar 4,3 miliar gulden utang pemerintah Belanda.

Masalah Papua Barat juga nyaris membuahkan pembicaraan menjadi jalan buntu. Delegasi Indonesia percaya bahwa Indonesia harus mencakup seluruh wilayah Hindia Belanda. Di sisi lain, Belanda ditolak karena mengklaim bahwa Papua Barat tidak memiliki hubungan etnik dengan daerah lain di Indonesia.

Meskipun opini publik Belanda yang mendukung pengiriman Papua Barat ke Indonesia, kabinet Belanda khawatir tidak akan mampu untuk meratifikasi Roundtable jika titik-titik ini disepakati. Pada akhirnya, pada awal 1 November 1949 kesepakatan diperoleh, status Papua Barat akan ditentukan melalui negosiasi antara Republik Indonesia Serikat dan Belanda dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan.

Tujuan diadakan Konferensi Meja Bundar

  • Untuk mengakhiri perselisihan Indonesia — Belanda dengan jalan melaksanakan perjanjian-perjanjian yang telah diadakan antara Republik Indonesia dengan Belanda, terutama mengenai pembentukan Negara Serikat.
  • Dengan tercapainya kesepakatan Meja Bundar, maka kedudukan Indonesia telah diakui sebagai Negara yang berdaulat penuh walaupun Irian Barat masih belum termasuk di dalamnya.

Hasil Atau Isi Keputusan Konferensi Meja Bundar

  • Indonesia menjadi negara Serikat dengan nama : Republik Indonesia Serikat.
  • RIS dan Kerajaan Belanda merupakan UNI, UNI Indonesia- Belanda itu dikepalai oleh Ratu Kerajaan Belanda.
  • Penyerahan kedaulatan oleh, Belanda kepada Indonesia akan diIakukan selambat-Iambatnya pada akhir tahun 1949 (Yang benar pengakuan kedaulatan bukan penyerahan kedaulatan.)
  • Semua hutang bekas Hindia-Belanda akan dipikul RIS.
  • TNI menjadi inti tentera RIS dan berangsur-angsur akan mengambil-alih penjagaan keamanan di seluruh wilayah RIS.
  • Kedudukan Irian Barat akan ditentukan selama-lamanya 1 tahun sesudah penyerahan kedaulatan.

Baca Juga : 101 Pengertian Dan Macam-Macam Seni Menurut Para Ahli

Konferensi secara resmi ditutup di gedung parlemen Belanda pada 2 November 1949. Kedaulatan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat pada 27 December 1949. Isi perjanjian konferensi adalah sebagai berikut:

  • Keradjaan Nederland menjerahkan kedaulatan atas Indonesia jang sepenuhnja kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersjarat lagi dan tidak dapat ditjabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat.
  • Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinja, rantjangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Keradjaan Nederland.
  • Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949.

Rencana Belanda untuk mengekang kemerdekaan Indonesia dengan cara kekerasan berakhir dengan kegagalan dan Belanda juga mendapat kritik keras dari masyarakat nasional. PBB tentu tidak tinggal diam melihat masalah Indonesia – Belanda ini. PBB mengadakan sejumlah perundingan dan pertemuan untuk menyelesaikan masalah Indonesia – Belanda. Konferensi Meja Bundar adalah contoh pertemuan untuk membahas masalah antara kedua negara yang bermasalah ini. Konferensi Meja Bundar diadakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 di Den Haag.

Indonesia diwakili oleh Drs Moh. Hatta (sebagai ketua), Mr.Moh Roem, Prof. Dr Soepomo, Dr J Leimena, Mr. Ali Sastroamidjoyo, Ir Juanda, Kolonel TB Simatupang, Mr Suyono Hadinoto, Dr Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringodigdo. Sementara dari BFO (Bijeenkomst Federaal Overleg) ialah sultan Pontianak Hamid Algadri.Setelah itu pada tanggal 2 November 1949 tercapailah persetujuan KMB, yaitu serah terima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat, dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan monarch Belanda sebagai kepala negara dan mengambil alih hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat.

Banyak dampak yang dapat dirasakan setelah Konferensi Meja Bundar diadakan seperti, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, konflik Indonesia dengan Belanda dapat diakhiri danbentuk Negara Serikat tidak sesuai dengan Proklamasi. Selain itu, ada beberapa dampak negatif yang dirasakan Indonesia yaitu, belum diakuinya Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia membuat Indonesia masih berusaha untuk memperoleh pengakuan bahwa Irian Barat merupakan bagian dari NKRI.

Daftar Pustaka
http://jagosejarah.blogspot.co.id/2014/09/konferensi-meja-bundar.html

Konferensi Meja Bundar ( KMB)


https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-tujuan-dan-10-isi-konferensi-meja-bundar-kmb/

Demikian Ulasan Tentang Konferensi Meja Bundar – Latar Belakang, Hasil, Tujuan & Tokoh Semoga Dapat Bermanfaat Bagi Sahabat Setia DosenPendidikan.Com Amin … 😀